KEBERATAN dan BANDING

KEBERATAN diajukan ke DJP atas :

SKPKB

SKPKBT

SKPLB

SKP Nihil

Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Lain

Cara pengajuan:

1.   Tertulis dalam Bahasa Indonesia

2.   Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP.

3.   Memuat alasan-alasan yang jelas

4.  Dalam  jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirm SKP atau tanggal pemotongan / pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur)

5.  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih hams dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan

6.  Satu Surat Kebertan untuk satu surat ketetapan pajak

 

Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan

Keputusan dapat berupa :

Menerima seluruhnya

Menerima sebagian

Menolak 

Menambah jumal pajak terutang

PERMOHONAN BANDING

ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

Hanya dapat diajukan banding Kepada Pengadilan Pajak

Catatan :

- Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak

 

PENAGIHAN PAJAK

PENAGIHAN jatuh tempo 1 bulan, jika tidak bayar,
7 hari kemudian terbit             SURAT TEGURAN. Masih tidak bayar,
21 hari kemudian                     SURAT PAKSA. Masih tidak bayar,
2 x 24 jam terbit                       SPMP (surat perintah melakukan penuitaan),
14 hari kemudian                     PENGUMUMAN LELANG,
14 hari kemudian dilakukan   LELANG

Dasar Penagihan Pajak: Ps 18

STP                                  surat tagihan pajak
SKPKB                             surat ketetapan pajak kurang bayar
SKPKBT                           surat ketetapan pajak kurang bayar tanbahan
SK PEMBETULAN         surat keputusan pembetulan
SK KEBERATAN            surat keputusan keberatan
PUTUSAN BANDING
PUTUSAN PK                 putusan peninjauan kembali

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,  merupakan dasar penagihan pajak.

PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS tanpa menunggu jatuh tempo, apabila vide Ps20(2)
PENANGGUNG PAJAK
HAK MENDAHULU
DALUARSA PENAGIHAN  5 Tahun, kecuali vide ps 22(2)

SENGKETA PAJAK

SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG PERPAJAKAN ANTARA WP ATAU PENANGGUNG PAJAK DENGAN PEJABAT YANG BERWENANG SEBAGAI AKIBAT DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN YANG DAPAT DIAJUKAN BANDING ATAU GUGATAN KE PENGADILAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN, TERMASUK GUGATAN ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN BERDASARKAN UU PPSP (UU NOMOR 12 TAHUN 2002)

Surat Tagihan Pajak

STP = Surat Tagihan Pajak, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

STP dapat diterbitkan dalam hal :

PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar

Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung

Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga

Pengusaha Kena Pajak tidak membuat  FakturPajak / membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu

Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap

Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Sanksi administrasi dan sanksi pidana

Materi:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR 

     DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 MENGENAI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

2. 

Sanksi terbagi atas Sanksi Adminstrasi dan sanksi pidana

Sanksi Administrasi : dapat berupa : bunga, denda, kenaikan

Sumber  http://www.pajakupdate.com/categoryblog/135-sanksi-administrasi.html

 Tabel sanksi administrasi berupa Denda, Bunga dan Kenaikan  

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Ket.
Denda
1.	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :
		1. Masa
		a. PPN	500.000	Per SPT
		b. lainnya	100.000	Per SPT
		2. Tahunan	-
		a. Orang Pribadi	100.000	Per SPT
		b. Badan	1.000.000	Per SPT
2.	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 (4)	a. Pengusaha kena PPN tidak PKP	2%	\ > Dari DPP /
		b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak	2%
		c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap	2%
Bunga
1.	8 (2)	Pembetulan SPT dalam 2 tahun	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahunn berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak pidana	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak
Kenaikan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29	100%	Dari pajak yang kurang dibayar
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

ada tambahan

4.

13A

Alpa pertama kali atas SPT

200%

Dari jumlah kekurangan pajak sesuai SKPKB

5.	17C (5) dan 17D (5)	SKPKB dari hasil pemeriksaan terhadap Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut